Gender Equality dalam proses rekrutmen caleg Partai Golkar

Pendahuluan A. Latar Belakang Masalah Proses rekrutmen atau pencalonan anggota legislatif yang dilakukan partai politik merupakan hal yang penting sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu. Selama ini perhatian terhadap proses rekrutmen anggota legislative oleh partai politik tampak relative kurang, padahal hasil rekrutmen yang dilakukan partai akan menentukan sosok dan kualitas calon-calon anggota legislative yang hendak dipilih oleh para pemilih. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di parlemen saat ini masih sangat terbatas. Perempuan yang ingin masuk dalam dunia politik harus menyadari bahwa perempuan masih memiliki hambatan di lingkungan politik, publik, budaya dan sosial yang sering tidak bersahabat dengan mereka. Bahkan secara pintas, komposisi pengambilan keputusan politik sekarang di berbagai wilayah memberikan bukti bahwa perempuan tetap menghadapi kendala dalam mengartikulasikan serta menentukan kepentingannya. Adanya maskulinitas kelembagaan yang telah menjadi ciri khas dan tanpa terlihat secara kasat mata oleh badan pembuat undang-undang, sehingga menjadikan kelembagaan ini terus melekat dan dianggap benar. Parlemen dibentuk dan di organisir serta didominasi oleh kaum laki-laki yang bertindak untuk kepentingan mereka dengan membangun prosedur-prosedur yang menguntungkan mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat bias laki-laki dalam persoalan ini. Laki-laki mendominasi politik, laki-laki memformulasikan aturan permainan politik dan laki-laki mendefinisikan standar untuk evaluasi. Dapat dianalisis bahwa laki-laki justru akan bertindak jika perempuan tidak ada, sebab hal ini akan menumbangkan adanya batasan gender. Kehadiran satu perempuan dianggap akan mampu mengubah kebiasaan laki-laki. Jika kehadiran satu perempuan mampu membuat perbedaan, perubahan signifikan dalam jangka panjang akan sangat memungkinkan terwujudnya jumlah perempuan yang memadai di parlemen yang terdorong untuk mewakili kepentingan perempuan. Menurut Drude Dahlerup suatu ujian untuk melihat apakah massa perempuan yang kritis hadir adalah dengan melihat percepatan pengembangan representasi perempuan melalui tindakan yang memperbaiki situasi diri mereka sendiri dan perempuan pada umumnya. Begitu jumlah mereka bertambah maka akan semakin mudah untuk menjadi politisi perempuan dan mengubah pandangan public tentang perempuan. Dampak aktual yang bisa dibawa anggota parlemen perempuan akan bergantung pada sejumlah variabel, termasuk konteks politik dimana majelis menjalankan fungsinya, jenis dan jumlah perempuan yang ada di parlemen, dan aturan-aturan main di parlemen. Ketika perempuan di berbagai belahan dunia berjuang untuk mendapatkan hak pilih, mereka berharap bahwa hak ini takkan terelakkan lagi akan mengarah pada representasi perempuan yang lebih besar. Sebagian dari upaya ini termasuk upaya untuk meyakinkan pemilih perempuan untuk mendukung perempuan sebagai wakil mereka di legislatif. Perempuan yang berada di dalam dan luar partai politik mengorganisir dan memobilisir diri mereka untuk mengubah cara-cara rekrutmen politik partai yang sudah lama dan mapan. Ada 4 jenis perubahan yang dapat membuat perbedaan bagi perempuan, yaitu : 1. Perubahan institusional Merujuk pada tindakan-tindakan yang mengubah sifat institusi untuk membuatnya lebih ramah terhadap perempuan. Peningkatan kepedulian gender bukanlah semata-mata melibatkan perempuan, tetapi sensivitas bahwa perempuan pun tidak lebih dari kategori universal ketimbang laki-laki dan bahwa kelas, usia, etnisitas, ras, memiliki pengaruh menentukan terhadap kehidupan perempuan, sama seperti yang mereka lakukan terhadap laki-laki. 2. Perubahan Representasi Melibatkan tindakan khusus untuk menjamin keberlangsungan peningkatan akses ke legislatur, yang meliputi dorongan terhadap kandidat perempuan, penggunaan secara sadar kapasitas model peran, memajukan legislasi kesetaraan jenis kelamin, peraturan-peraturan kesetaraan. 3. Dampak terhadap output Merujuk pada feminisasi legislasi dan keluaran kebijakan-kebijakan, yaitu seberapa jauh undang-undang dan kebijakan dapat diubah atau dipengaruhi untuk keinginan perempuan. 4. Perubahan Diskursus Melibatkan perubahan yang ada di parlemen ataupun di luar parlemen, dengan memanfaatkan platform parlemen untuk mengubah sikap publik, sehingga perempuan berpolitik dianggap sebagai konsep yang wajar sebagaimana laki-laki. B. Rumusan Masalah Apa kebijakan partai Golkar dalam gender equality? Bagaimana persepsi partai Golkar dalam kebijakan gender equality baik dalam kerangka the politics of ideas maupun dalam kerangka the politics of presence? C. Landasan Teori a. Teori The politics of presence ( Ann Philips ) Adanya tuntutan akan proposionalitas didasari oleh argumentasi bahwa keterlibatan perempuan dalam politik masih menempati jumlah yang relative kecil. Perempuan sebagai anggota kelompok sosial struktural kurang terepresentasi dan ketidakseimbangan struktur sosial sering menghasilkan ketidaksamaan politik dan ekslusi relative bagi perempuan. Menurut teori ini bahwa interpretasi tentang representasi dari kerangka yang didasarkan atas the political of idea ( merepresentasikan opini warga Negara dan preferensi kebijakan ) ke kerangka yang didasarkan pada the politic of presence atau politik kehadiran. Philips berpendapat bahwa anggota dari kelompok yang termajinalisasi semestinya secara fisik terwakili dalam lembaga legislative dengan jumlah yang proporsional dengan populasinya. Lebih besar presence kelompok minoritas seperti perempuan, sangat penting tidak hanya karena mereka secara otentik merepresentasi anggota kelompok mereka, tetapi karena mereka mampu mengubah agenda dan membawa perspektif baru dalam politik kebijakan. Dalam ukuran keterwakilannya politik ide memiliki akuntabilitas sedangkan politik kehadiran memiliki autentisitas ( Young, 2000 ). Tuntutan proporsionalitas pada umumnya didasari oleh argumentasi bahwa dikebanyakan sistem politik perempuan menempati jumlah yang kecil dalam jabatan-jabatan politik dan secara umum perempuan relative sedikit memiliki posisi kekuasaan dan pengaruh dalam kehidupan publik dan privat. Perempuan sebagai anggota kelompok social structural kurang terepresentasi dan ketidaksamaan structural social tersebut sering menghasilkan ketidaksamaan politik dan eksklusi relative terhadap perempuan dari diskursi politik yang berpengaruh. Padahal ekslusi politik atau memarginalisasi kelompok subordinat adalah buruk dalam perspektif komitmen demokrasi. Alasan inilah yang mengundang inklusi politik yang lebih besar dengan lebih banyak mendorong representasi kelompok-kelompok yang tak terepresentasi, khususnya ketika kelompok minoritas menjadi subjek ketidaksamaan structural. Philips membagi politik kehadiran tersebut berdasarkan sifatnya yaitu deskriptif, substantive, dan transformative personal. Kehadiran deskriptif mengacu pada kehadiran fisik perempuan di lembaga politik, ekonomi, dan sosial. Kehadiran mereka menjadi simbol perempuan ada di lembaga politik sesuai ketentuan quota. Kehadiran substantive adalah dampak substansial karena kehadiran perempuan tehadap wacana, budaya, atau keputusan politik yang dihasilkan lembaga tersebut. Sementara itu transformatif secara personal adalah dampak kehadiran itu pada diri, identitas, system penciptaan makna dan pandangan dunia perempuan bersangkutan. D. Pembahasan dan Analisa Menurut Gabriel Almond, proses rekrutmen merupakan kesempatan rakyat dalam menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan latihan. Sehubungan dengan itu Almond dan Powel mengatakan bahwa partai politik melakukan seleksi terhadap orang-orang yang berbakat atau orang-orang pilihan untuk mengisi posisi-posisi politik tertentu dan kemudian memotivasi mereka untuk bekerja dalam kerangka kepentingan dan tuntutan parpol yang bersangkutan. Pemilu Legislatif 2004 sangat berbeda dari pemilu legislative tahun 1999, karena pada saat itu merupakan permulaan dilakukannya pemilihan secara langsung calon anggota legislative. Disini peran DPP masih sangat dominan sehingga setting urut kacang yang sudah dibuat DPP Partai melunturkan gagasan tersebut. Mereka yang berhasil meraih suara terbanyak bukan berarti langsung menjadi pemenang dan terpilih untuk duduk di DPR mewakili partainya. Di Pemilu 1999-2004 dari 120 anggota DPR dari fraksi Golongan Karya yang duduk di badan legislative hanya sebagian kecil perempuan yaitu 14 orang ( 11,7 % ) dan 106 lainnya adalah laki-laki ( 88,3% ) dari keseluruhan anggota DPR Fraksi Golongan Karya. Menurut Ann Philips bahwa proposionalitas perempuan sangat diperlukan dalam lembaga perwakilan. Skema representasi keterwakilan perempuan itu harus berdasarkan reservation seat, aturan dalam daftar calon legislative, affirmative action melalui teknik kuota dalam daftar pemilu yang semuanya mempresentasikan kelompok yang termarjinal. Berdasarkan hal tersebut menurut B.N Marbun yang diperlukan adalah kualitas kader partai yang mengisi parlemen. B.N Marbun menyatakan partai politik diwajibkan mencetak kader-kader politik yang kritis dan berpikir logis serta mengikuti dan memahami perkembangan yang terjadi baik dalam konteks nasional dan internasional. Namun adanya putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) No 22-24/PUU-VI/2008 yang telah membatalkan berlakunya Pasal 214 Huruf a,b,c,d dan e UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR dan DPRD. Pasal yang dibatalkan dalam UU No 10 Tahun 2008 tersebut mengatur penentuan calon anggota legislative berdasarkan nomor urut. MK kemudian memutuskan bahwa penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. MK beralasan bahwa keputusan itu sejalan dengan semangat demokrasi yang ditetapkan dalam UUD 1945 dan acuan yang terdapat dalam UU No 72 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Perempuan. Hal ini mendapat protes dari kaum pendukung affirmative action yang menganggap bahwa putusan ini justru akan semakin memperlebar jurang diskriminasi terhadap perempuan dan memperlemah keterwakilan perempuan di parlemen. Menurut pandangan Ware, berbagai aturan formal yang diformat melalui institusi Negara akan sangat mempengaruhi proses rekrutmen. Namun tidak kalah pentingnya adalah mekanisme internal yang dibangun oleh partai politik itu sendiri sebagai wujud ekspresi dalam menentukan kriteria calon yang dikehendaki. Adapun kebijakan yang dilakukan partai golkar dalam gender equality yaitu dengan pembentukan organisasi-organisasi sayap, yaitu Angkatan Muda Partai Golkar ( AMPG ) dan Kesatuan Perempuan Partai Golkar ( KPPG ) dari tingkat pusat hingga tingkat kelurahan/desa. Ide dasar pembentukan AMPG adalah untuk menghimpun dan memberdayakan kader-kader muda partai golkar, sebagai kader-kader partai yang militan dan berdedikasi tinggi, serta sebagai garda depan dalam menjaga martabat dan kewibawaan partai. Sementara ide pembentukan KPPG adalah untuk menghimpun dan memberdayakan perempuan-perempuan partai golkar sebagai kader-kader partai yang mandiri, berdedikasi tinggi dan mampu menyelenggarakan berbagai aktivitas sosial yang terkait dengan masalah-masalah keperempuanan dan kemasyarakatan. Hal ini dilakukan partai golkar dalam rangka the politics of presence dan politics of idea. Sehingga perempuan-perempuan tersebut tidak hanya menjadi simbol kuota 30% yang harus dipenuhi oleh partai, melainkan adanya suatu kesadaran bahwa perempuan juga berhak diberi kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Perempuan diangkat menjadi salah satu kader partai golkar sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Sehingga pada nantinya mereka mampu membawa perubahan di tubuh partai serta kaum perempuan yang mereka wakili. Hal ini juga membuktikan bahwa partai golkar memiliki keseriusan dalam mendukung perempuan untuk bisa duduk di parlemen sesuai dengan affirmative action. Menurut Pippa Norris bahwa kebijakan affirmative selain menempatkan perempuan dalam daftar calonanggota legislative sebagai calon potensial, bisa juga dilakukan dengan memberikan pelatihan khusus, dukungan pendanaan dan publikasi berimbang terhadap calon perempuan tersebut. Salah satu kader perempuan partai golkar yang berhasil duduk di parlemen yaitu Nurul Qomaril Arifin, M.Si. Proses rekrutmen yang dilakukan partai golkar terhadap beliau bermula dari database CETRO ( center for electoral reform ) sebuah lembaga pengkajian masalah politik dan pemilu, 21 april 2003, yang memilih beliau sebagai salah satu perempuan yang dianggap berpotensi menjadi anggota legislatif. Begitu banyak partai yang “meminangnya” pada saat setelah hasil survey tersebut, termasuk golkar. Namun setelah dengan berbagai pertimbangan maka beliau akhirnya memilih masuk ke golkar dan memulai karirnya dengan menjadi pengurus DPP PG bidang budaya, pariwisata dan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itulah jumlah dan posisi perempuan di parpol akan sangat mempengaruhi keterpilihannya menjadi caleg dengan nomor urut strategis. Berikut akan saya berikan juga jumlah persentasi perempuan dan laki-laki dalam perolehan suara di pemilu 2004-2009. Jumlah Laki-laki dan Perempuan di Parlemen berdasarkan Partai Politik 2004-2009 No Partai Politik Total Male Female No % No % No % 1 Golkar 127 23,1 109 85,8 18 14,2 2 PDIP 109 19,8 98 89,9 12 11,0 3 PPP 58 10,5 55 94,8 3 5,2 Total 294 42,4 262 265,5 33 30,4 Sumber : Komisi Pemilihan Umum-National Electoral Commision ( 2004 ), Kompas ( 2005 ) Dari Tabel diatas dapat kita lihat bahwa partai golkar di pemilu 200-2009 jumlah perempuan yang duduk di legislative hanya 14,2%, sedangkan laki-laki 85,8%, artinya laki-laki masih mendominasi dalam pemilu 2004-2009. Untuk meningkatkan representasi perempuan dalam proses rekrutmen legislative yaitu dengan : a. Perempuan harus mengorganisir diri mereka sendiri di dalam dan di luar parpol. b. Perempuan harus mendesak partai agar mengeluarkan peraturan-peraturan yang jelas dalam penyeleksian kandidat. c. Sistem representasi proporsional lebih baik daripada sistem mayoritas dalam peningkatan representasi perempuan. E. Kesimpulan Sejak Reformasi tahun 1998, Golkar tidak lagi sebagai partai hegemonik dan posisi Golkar sebagai partai harus berorientasi pada pasar, bukan lagi berorientasi pada kekuasaan. Karena itu golkar yang akhirnya berubah menjadi partai golkar melakukan beberapa perubahan dan penyesuaian, baik yang berkaitan dengan mekanisme pengambilan keputusan, yang tidak lagi bergantung pada Dewan Pembina, serta Tiga jalur, melainkan melalui forum-forum pengambilan keputusan partai, yaitu MUNAS, RAPIM dan Rapat Pleno. Namun tetap saja jumlah keterwakilan perempuan dalam parlemen masih jauh dari jumlah kuota. Implikasi dari teori Ann Philips adalah bahwa perempuan kehadirannya dalam parlemen masih hanya sebatas bersifat deskriptif, yaitu hanya sebatas kehadiran fisik dan sangat jarang sekali kehadiran perempuan bisa menjadi bersifat transformative. Hal inilah yang terus diperjuangkan oleh partai golkar, bagaimana agar perempuan golkar bisa tetap eksis dalam dunia politik serta berguna bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai golkar dalam melakukan rekrutmen para calegnya khususnya perempuan tidak memiliki perbedaan dengan cara merekrut laki-laki, hanya saja dalam penentuan nomor urut masih ditetapkan oleh petinggi partai golkar sehingga perempuan masih sedikit terlupakan. Pemilu legislative 2004 telah membuktikan diperhitungkannya perempuan dalam keikutsertaannya dalam parlemen dengan kuota 30%, walaupun belum sepenuhnya kuota tersebut terpenuhi. Namun partai golkar dalam membangun para kader perempuannya telah membuat KPPG ( kesatuan perempuan partai golkar ) dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, hal ini membuktikan bahwa partai golkar memiliki keseriusan dalam memberdayakan kaum perempuan di Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Harris, Syamsuddin, Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, LIPI, 2005 Tandjung, Akbar, The Golkar Way, Survival Partai Golkar di Tengah Turbelensi Politik Era Transisi, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007 Ware, Alan, Political Parties and Party Systems, Oxford University Press, 2006 Karram, Azza, Perempuan di Parlemen, bukan sekedar jumlah bukan sekedar hiasan, Tong, Rosmarie, Feminist Thought, Yogyakarta: Jalasutra, 2006 Eisenberg, Avigail, Minorities within Monorities, Cambridge University Press, 2005

bagiamana pemilu yang dikatakan free and fair??

A. Latar Belakang Sistem pemilu berkaitan erat dengan tipe perwalian dan sifat demokrasi yang dijadikan dasar sistem pemilu. Pilihan sistem pemilu merupakan sebuah keputusan yang fundamental mengenai bagaimana politik akan dirancang. Pembangunan demokrasi tidak berlangsung serta merta dan sekaligus, tetapi melalui sebuah proses yang cukup panjang. Terutama bagi sebuah Negara bangsa seperti Indonesia yang saat ini sedang mengalami masa transisi dari sistem pemerintahan otoriter menuju pemerintahan yang demokratis. Dalam sebuah Negara demokrasi, pemilu merupakan suatu wujud nyata dalam pelaksanaan demokrasi. Disamping unsur pemilihan umum, di Negara demokrasi juga harus ada unsur pertanggung jawaban kekuasaan. Oleh karena itu jika pemilihan dapat dipandang sebagai akhir paradigma demokrasi. Salah satu efek dari proses demokratisasi dan pemenuhan hak asazi manusia adalah menguatnya pengawasan dan perimbangan dalam kehidupan sosial politik. Namun sayangnya selama ini administrasi pemilu seringkali dianggap tidak terlalu penting. Padahal proses administrasi pemilu yang adil dan efektif merupakan kondisi yang diperlukan dalam menghasilkan pemilu yang bebas dan adil ( Rose, 2000:6 ). Administrasi pemilu tersebut dapat diartikan sebagai pengorganisasian proses pemungutan suara dan perhitungan suara oleh pejabat dari institusi yang berwenang. Karena sifatnya yang sangat teknis, proses administrasi pemilu paling mudah di intervensi, terutama oleh penguasa yang ingin tetap mempertahankan kekuasaan mereka. Sejatinya ide dasar demokrasi sangatlah mulia. Melalui sistem demokrasi hak-hak kedaulatan warga Negara ingin dilindungi, aspirasi mereka disalurkan, dan melalui mekanisme pemilihan umum hendak dijaring wakil-wakil rakyat terbaik untuk tampil ke panggung kekuasaan. B. Perumusan Masalah Mencoba menjelaskan bagaimana pemilu yang dikatakan free and fair? bagaimana sistem proporsional dengan daftar terbuka dan jumlah parpol yang sangat banyak mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu, bagaimana relasi kuasa antara penguasa dan parpol dalam proses penyelenggaraan pemilu yang free dan fair. C. Kerangka Teori a. Teori Electoral Engineering ( Pippa Norris) Hasil dari sebuah pemilu sangat dipengaruhi oleh faktor administrasi atau prosedur pendaftaran dan fasilitas untuk pemungutan suara. Banyak Negara yang telah mencoba dengan teknologi inovasi yang lebih baru dalam administrasi pemilu. Ini termasuk bagan pemungutan suara, apakah menggunakan pemungutan suara elektronik via internet dari rumah atau kantor, atau lebih sederhananya dengan menggunakan komunikasi baru dan teknologi informasi dalam bentuk polling stations dan sebagian lagi melalui kotak suara. Ada juga yang membuat tempat pemungutan suara menjadi sedikit lebih menarik, seperti meletakkannya di tempat pusat perbelanjaan, atau lebih dekat dengan rumah sakit serta dapat dilakukan walau kita sedang tidak libur bekerja. Pippa Norris menekankan dalam bukunya yang berjudul the electoral engineering, persoalan administrasi pemilu sering kali dikaitkan proses registrasi dari pemungutan suara serta sarana yang mendukung untuk menciptakan sebuah administrasi pemilu yang baik serta budaya tingkah laku masyarakat. Orang-orang yang ingin memperbaiki mutu dari administrasi pemilu seringkali fokus terhadap prosedur administrasi pemilu, pada dasar permasalahan proses registrasi dan pemungutan suara, disamping mengatur integritas dari proses pelaksanaan pemilu yang akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Hal yang paling penting dalam melakukan sebuah pemilu yang free and fair menurut pippa Norris yaitu dengan menggabungkan hasil perolehan suara dengan sistem pemilu proporsional, dengan sebuah wilayah distrik yang kecil, sering dilakukan tapi termasuk jarang kontes nasional, dengan partai politik yang kompetitif, adanya pemilihan presiden. Selain itu sangat diperlukan yang namanya sebuah kebijakan publik dan desain pemilu, termasuk juga kondisi-kondisi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk tingkat pembangunan masyarakat, mobilisasi kelompok, serta tingkah laku dari masyarakat ( voting behavior ) yang sangat menentukan dalam mewujudkan pemilu yang adil. D. Pembahasan Banyak desain konstitiuonal yang relatif belum lama terbentuk, gerakan global untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis pada tahun 1980-an dan 1990-an mendorong untuk segera dicarinya suatu model pemerintahan perwakilan yang sesuai disertai evaluasi sistem pemilu. Proses ini di dorong oleh munculnya kesadaran yang meluas bahwa lembaga politik dapat membawa dampak yang signifikan terhadap sistem politik yang lebih luas, misalnya semakin disadarinya bahwa sistem pemilu dapat membantu merekayasa kerjasama dan akomodasi pada masyarakat yang terpecah. Desain sistem pemilu tersebut berkaitan dengan aspek administrative pemilu, misalnya TPS ( tempat pemungutan suara ), pendaftaran pemilih, pencalonan caleg, dll. Ada banyak sistem pemilu, dan cara yang paling mudah untuk mengamati suatu sistem pemilu yaitu dengan mengelompokkan mereka sesuai dengan tingkat efisiensi tersebut dalam mengkonversi perolehan suara nasional. Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut demokrasi memilih sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka. Hal ini sesuai dengan UU No 12 tahun 2003, dengan adanya UU tersebut kita telah sah mengadopsi sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Sistem proporsional terbuka merujuk pada formula pembagian kursi atau penentuan calon terpilih, yaitu setiap partai politik peserta pemilu mendapatkan kursi proporsional dengan jumlah suara yang sah yang diperolehnya. Penerapan formula proporsional dimulai dengan menghitung Bilangan Pembagi Pemilih ( BPP ), yaitu jumlah keseluruhan suara sah yang diperoleh oleh partai politik peserta pemilu pada suatu daerah pemilihan dibagi dengan jumlah kursi yang diperebutkan pada daerah pemilihan tersebut. Adapun kelebihan sistem proporsional terbuka yaitu lebih representative, memberikan peluang bagi orang yang disegani untuk bisa duduk di DPR, selain itu partai tetaplah yang menjadi penentu, menentukan seseorang menjadi kandidat atau tidak. Namun sistem proporsional terbuka diakomodasi secara formal, tetapi pada akhirnya “diakali” kembali oleh partai-partai besar sehingga pada prakteknya yang berlangsung adalah sistem yang lama. Pilihan atas sebuah sistem pemilu memiliki cakupan yang luas dan pada akhirnya tergantung tidak hanya pada kapasitas logistik nasional untuk menyelenggarakan pemilu tetapi juga mengenai dana yang dikeluarkan. Sistem proporsional merupakan sistem pemilu yang paling murah untuk dikelola, sebab sistem tersebut hanya menggunakan satu daerah pemilihan nasional yang tidak membutuhkan pembagian daerah pemilihan, atau menggunakan distrik wakil majemuk yang sangat luas yang sesuai dengan batas-batas propinsi yang ada. Seperti yang dikatakan Norris bahwa untuk menghasilkan pemilu yang free and fair sangat lah baik jika menggunakan sistem pemilu proporsional. Dalam sebuah penyelenggaraan pemilu hal yang paling penting adalah bagaimana agar pelaksanaan pemilu tersebut dapat berjalan secara adil, dan hal ini berkaitan erat dengan peran dari KPU sebagai salah satu lembaga penyelenggara, sehingga KPU benar-benar dapat dihindarkan dari intervensi ataupun kontrol dari pemerintah yang berkuasa. Maka dibuatlah perubahan UU Pemilu yang menghasilkan anggota KPU yang independen di tahun 2001. Hal yang senada juga dilakukan dengan pemilu 2004, dimana para anggotanya di rekrut berdasarkan fit and proper tes. Sehingga pemilu 2004 sangat berbeda dengan pemilu 2009, dimana dalam pemilu 2004 mekanisme pengaturan diatur dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi. Pemilu 2004 juga memiliki ketergantungan yang sangat besar dari peran para penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan KPU yang memproses tindak pelanggaran pemilu. Tidak dapat dipungkiri suksesnya Pemilu sangat bergantung pada kinerja Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilu. Faktor utama yang mendorong pentingnya pemantauan penyelenggaraan pemilu, khususnya biaya pemilu adalah tidak adanya mekanisme pengawasan eksternal terhadap badan penyelenggara pemilu. Hal ini bisa dilihat dari mekanisme bahwa pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan biaya pemilu dilakukan oleh Sekjen KPU. Dalam rangka mengantisipasi pelanggaran kode etik KPU dibentuklah Dewan Kehormatan ( DK ) yang berasal dari anggota KPU itu sendiri. Panwaslu sendiri berfungsi untuk mengawasi setiap tahapan pemilu, baik terhadap peserta pemilu maupun terhadap penyelenggara pemilu ( KPU ). Namun Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya tidak mampu memanfaatkan secara maksimal keterbatasan wewenang yang dimilikinya. Dalam berbagai kesempatan, mereka justru meminta masyarakat untuk memaklumi bahwa mereka sebenarnya tidak berdaya diantara kepandiran penyelenggara dan kecongkakan penegak hukum serta kenaifan peserta pemilu. Padahal dalam mewujudkan pemilu yang adil lembaga-lembaga tersebut harus saling bekerja sama dan bekerja demi kepentingan rakyat, bukan berdasarkan kepentingan kelompok. Tanpa political will dari rezim yang berkuasa maka yang biasa terjadi adalah mempertahankan kekuasaan seperti yang dikatakan Lord Acton bahwa power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely. Skema organisasi KPU pemilu 2004 tingkat pusat Ketua/wakil/anggota KPU : 9 anggota Sekjen/wakil sekjen KPU Biro SDM Biro perencanaan Biro umum Biro teknis Biro keuangan Biro datin Biro hukum Biro logistik Biro humas Biro pengawas Hasil restrukturisasi skema organisasi KPU Pemilu 2009 tingkat pusat Anggota KPU 70rang Sekjen/wasekjen KPU Biro SDM Biro perencanaan Biro umum Biro teknis Biro keuangan Biro hukum Biro logistik pengawasan Berdasarkan UU No 12 tahun 2003 semua keputusan prinsip penyelenggaraan pemilu diputuskan dalam pleno KPU, walaupun KPU di awal masa kerjanya sudah membuat Renstra 2001-2006. Biro-biro yang ada di KPU tersebut memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Biro hukum menjadi sangat kuat posisinya untuk melindungi KPU dari aturan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam membahas tentang penyelenggaraan pemilu yang free and fair tidak dapat kita hindari mengenai persoalan administrasi pemilu. Selama ini masalah administrasi pemilu seringkali dianggap kurang penting, padahal proses pemilu yang adil dan efektif merupakan kondisi yang diperlukan untuk menghasilkan pemilu yang bebas dan adil ( Rose : 2000:6 ). Pendaftaran pemilih merupakan bagian yang paling kompleks, kontroversial dan seringkali dianggap sebagai tahapan yang paling kurang kesuksesannya. Pemilu di Zambia tahun 1996 misalnya dimana kurang dari setengah populasi yang memenuhi syarat untuk didaftar meskipun ada usaha-usaha pendaftaran secara besar-besaran. Selain itu desain surat suara sebisa mungkin dibuat agar lebih mudah dimengerti oleh pemilih, hal ini menghindari jumlah suara yang rusak atau tidak sah, sebab menggunakan symbol-simbol dalam pemilihan caleg. Intervensi administrasi pemilu seringkali dilakukan dalam bentuk constitutional engineering ( rekayasa konstitusi ), penguasa dan lembaga penyelenggara pemilu. Proses intervensi administrasi pemilu pada umumnya tidak segera disadari, bukan hanya karena factor ketidakpedulian masyarakat tapi juga karena proses tersebut dilakukan secara halus dan dilindungi oleh hokum. Sehingga proses yang berjalan terlihat dimana demokratisasi berjalan baik padahal dibalik itu telah dilakukan rekayasa secara tak tampak dari para elit yang berkuasa. Adapun salah satu sumber dari ketidakberesan dalam administrasi pemilu yaitu berasal dari persoalan DPT ( daftar pemilih tetap ). Bila kita lihat pada pemilu 2004 data pemilih dibuat dengan menggunakan data pencacahan dari pintu ke pintu oleh BPS lalu diserahkan ke KPU untuk diproses lebih lanjut. Namun ketika pemilu 2009 cara seperti ini tidak digunakan lagi, dan lebih memilih penggunaan SIAK ( sistem informasi dan administrasi kependudukan ) yang diolah menjadi DP4 ( daftar potensial peserta pemilu ) dan diserahkan ke KPU. Hal ini tentunya tidak se akurat yang dilakukan di pemilu 2004, dimana proses pengambilan data tersebut tidak dilakukan dari rumah ke rumah seperti yang dilakukan oleh BPS, sehingga sangat rentan akan terjadinya manipulasi data. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kerumitan dalam mengurus DPT yaitu pertama, KPU mengalami kesulitan untuk mengecek data pemilih, biro data dan informasi KPU 2004 telah dihapus dari struktur organisasi KPU 2009. Kedua, ketika KPU mencoba menyusun database dengan cara menggabungkan kembali semua data pemilih tiap kecamatan di Indonesia dalam file exel, fasilitas excel tidak mampu menampung data pemilih sekitar 154.741.787 jiwa dengan 5 variabel ( nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat ). Dan Jika ditinjau dari sudut mekanisme pengawasan, pemilu 2004 jauh lebih baik daripada pemilu 2009. Pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu 2004 sudah dibagi kedalam 3 bagian : a. Tindak pidana pemilu b. Pelanggaran administrasi c. Sengketa Dilihat dari kacamata nasional, begitu banyak masalah dalam pemilu 2009 kemarin, termasuk pelanggaran dalam pemilu .Di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan Jumlah pelanggaran administrasi dan pidana di tahun 2009 yang telah masuk ke Panwaslu Provinsi, Kabupaten, atau kecamatan setanah air sebanyak 15.341 kasus. Sedangkan di tahun 2004 jumlah pelanggaran hanya 8.946 kasus pelanggaran. Meskipun jumlah kasusnya meningkat, penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu 2009 lebih baik bila dibandingkan dengan pemilu 2004. Pada pemilu 2009, dari total 15.431 pelanggaran administrasi yang diterima panwaslu, yang diselesaikan Panwaslu, yang diselesaikan sebesar 49%. Bandingkan dengan pemilu 2004 dari total 8.946 pelanggaran, hanya 32% yang diselesaikan KPU. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya efektifitas penegakan hukum pemilu, setidak nya ada 4 faktor pidana, yaitu (1) koordinasi pengawas pemilu dengan kepolisian yang tidak berjalan dengan baik. (2) Kepolisian dan kejaksaan menilai bukti-bukti tidak cukup, (3) adanya keputusan diskresi dari polisi/jaksa untuk tidak menindaklanjuti kasus pelanggaran dengan beberapa alasan, (4) pembiaran kasus tanpa alasan yang jelas. Larry Diamond pernah mengatakan bahwa konsolidasi demokrasi mencakup tiga agenda besar yaitu (1) kinerja atau performance ekonomi dan politik dari rezim demokratis, (2) institusionalisasi politik ( penguatan birokrasi, partai politik, parlemen, pemilu, akuntabilitas horizontal, dan penegakan hukum ), (3) restukturisasi hubungan sipil-militer yang menjamin adanya kontrol otoritas sipil atas militer di satu pihak dan terbentuknya sipil society yang otonom di lain pihak. Beliau juga mengatakan bahwa konsolidasi demokrasi tidak hanya cukup dengan terselenggaranya pemilu secara prosedural, melainkan juga melembaganya komitmen demokrasi pada partai-partai dan parlemen yang dihasilkan. Dalam hal penguatan birokrasi sangat diperlukan akuntabilitas dan kontrol terhadap birokrasi, dalam hal ini KPU. Ada beberapa model kontrol politik terhadap birokrat yang dapat dilakukan melalui mekanisme tanggung jawab politis ( bertanggung jawab kepada parlemen dan presiden ), politisasi dari the civil servise ( political appointments ) dan dapat membangun counter-bereaucracy ( political adviser ). Institusi politik membuat aturan main dalam pelaksanaan demokrasi, dan sistem pemilu seringkali dianggap sebagai institusi politik yang paling mudah dimanipulasi, baik untuk hal-hal yang baik maupun hal-hal yang tidak baik. Hal ini didasarkan pada mengkonversi perolehan suara pemilu menjadi kursi di parlemen, pemilihan sistem pemilu secara efektif dapat menentukan siapa yang dipilih dan partai mana yang berkuasa. Sistem pemilihan bertindak sebagai wadah penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab atau janji-janji wakilnya yang telah mereka pilih ( Ben Reilly : 1999, hal 25 ). Diterapkannya sistem proporsional terbuka pada pemilu 2004 dan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, merupakan sejarah baru bagi Indonesia yang sedang menuju konsolidasi demokrasi dan hal ini tentunya menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan di mata internasional. Perubahan mendasar dilakukan dalam proses rekruitmen anggota KPU sebagai penyelenggara Pemilu. KPU tidak lagi dikooptasi oleh pemerintah dan direpresentasikan oleh Parpol peserta pemilu, seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, KPU bersifat tetap, independen, dan mandiri. Anggota KPU dipilih oleh DPR dan disahkan oleh Presiden. UU No 12 tahun 2003 tersebut juga sangat menentang adanya penggabungan sisa suara. Beberapa hal yang mendasari pentingnya melakukan pemantauan penyelenggaraan pemilu : a. KPU adalah institusi penyelenggara pemilu yang merupakan salah satu instrument penentu struktur Negara ini ke depan. b. Pemilu 2004 jauh lebih rumit dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, karena pemilu 2004 menggunakan sistem proporsional terbuka dengan cara melakukan pemilihan secara langsung atas anggota legislative, DPD serta Presiden dan Wakil presiden. Dasar Transparansi Biaya Pemilu Dalam UU pemilu Legislatif, dinyatakan sumber anggaran penyelenggaraan Pemilu berasal dari APBN dan APBD. Dari sisi landasan hukum, pengelolaan anggaran secara transparan sebenarnya telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengingat biaya pemilu bersumber dari Negara, maka dalam pengelolaanya juga harus tunduk pada prinsip-prinsip transparansi sebagai sebuah salah satu prinsip anggaran Negara. Berikut peraturan yang secara tegas mengatur pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan : a. Undang-Undang Dasar ( UUD ) 1945 pasal 23 ayat (1) : pengelolaan keuangan Negara dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. b. Pasal 3 UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. c. Pasal 4 PP No 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ; pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan d. Pasal 3 Keputusan Presiden No 80/2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah : pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. e. Keputusan KPU No 33 tentang Kode Etik KPU : KPU adalah penyelenggara pemilu yang mandiri, tetap, independen, non partisipan, tidak memihak, tranparan, dan professional. Dalam menyikapi pelaksanaan pemilu 2004 adalah dengan melakukan refleksi secara mendalam sebagai dasar pijakan untuk melihat kelemahan-kelemahan yang muncul dalam pemilu kemarin, refleksi ini juga perlu bagi pelaksanaan pemilu berikutnya. Secara prosedural pemilu 2004 cukup berhasil dalam membangun iklim demokratis. Sebagai sebuah prosedur untuk membangun demokrasi seperti yang dilakukan oleh O’Donnel dan Schmitter ( 1986 ) bahwa pelaksanaan pemilu harus bisa berlangsung secara rahasia, bergulir secara regular, adanya kompetisi yang fair antar partai peserta pemilu dan memungkinkan rakyat untuk meminta pertanggungjawaban terhadap kekuasaan. Jika mengacu pada apa yang dikatakan O’Donnel maka pemilu 2004 mampu memenuhi kategori tersebut. Walaupun harus dilihat juga bahwa ada fakta yang mewarnai situai pemilu 2004 yang cukup pelik, misalnya kurang optimalnya sosialisasi mekanisme pemungutan suara kepada pemilih yang mengakibatkan munculnya suara tidak sah sebesar 6,83% , belum lagi tertundanya pengiriman logistik di beberapa wilayah yang mengakibatkan pelaksanaan pemungutan suara tidak berjalan secara serentak nasional. Pada pemilu 2004 sebagian besar pengadaan barang-barang kebutuhan mutlak dilakukan di tingkat KPU seperti, kotak suara, bilik suara, IT KPU, surat suara, tinta, amplop dan segel. Dari pemilu ke pemilu tugas dan wewenang pengawas pemilu hampir sama, untuk pemilu 2009 lembaga pengawas pemilu sudah diperkuat posisinya. Pertama bersama KPU dan jajaran penyelenggara pemilu, eksistensi pengawas pemilu diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu UU No 22/2007. Hal ini berbeda dari pemilu-pemilu yang lalu, dimana pengaturan eksistensi penyelenggara dan pengawas pemilu hanya diatur dalam UU pemilu legislative. Kedua, dari segi administrasi dan keuangan, lembaga pengawas pemilu kini lebih mandiri, bukan bagian dari KPU lagi melainkan bagian dari Departemen Dalam Negeri. Inti dari sebuah pemilu yang fair and free adalah harus mampu menyesuaikan diri dengan jenis-jenis perbedaan pengaduan yang tak bisa di hindari. Prinsip dari tanggung jawab yang efektif dan hak setiap orang untuk memperbaiki segala penyimpangan yang terjadi dengan cara pengaduan dan perubahan-perubahan dalam pemilu harus ditentukan atau di urus oleh kekuasaan yang adil dan independen seperti komisi pemilu ( dalam konteks Indonesia KPU ). KESIMPULAN Pemilu 2004 merupakan sebuah momentum yang paling penting dalam mewujudkan sebuah Negara yang demokratis di Indonesia. Hal ini tidak dapat dihindari dari peran KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam mewujudkan pemilihan yang adil. Sistem pemilu juga berperan penting dalam hal ini, dimana Indonesia telah menganut sistem proporsional terbuka di pemilu 2004. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Norris, bahwa untuk menciptakan sebuah pemilu yang free and fair penggunaan sistem proporsional adalah cara terbaik. Pemilu yang free and fair merupakan langkah lanjut dalam mewujudkan proses demokrasi dalam sebuah Negara, termasuk Indonesia. Di dalam menciptakan pemilu yang adil, sistem administrasi pemilu merupakan salah satu poin penting, dimana di dalam

Central Government in Local Development in Indonesia

Dalam buku “Central Government in Local Development in Indonesia” oleh Colin MacAndrews menyatakan bahwa struktur pemerintahan di Indonesia telah dibentuk oleh sejumlah faktor-faktor. Terdapat pengaruh yang berbeda bentuknya dari pemerintah yang dulu, termasuk pada masa kolonial dari abad 15 sampai abad 19, kemudian tipe administrasi di era kolonial yang dibentuk oleh pemerintah belanda di abad ke 19 dan akhirnya muncul sejak kemerdekaan Indonesia. Salah satu faktor yang memainkan peranan penting hampir disetiap bentuk perbedaan tipe-tipe dari pemerintah memiliki dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan wilayah diluar tersebut. Keseimbangan kekuasaan yang inheren dalam hubungan ini memiliki signifikansi tertentu di Indonesia karena bentuk dan keadaan wilayah, besar dan ketidakseimbangan distribusi dari populasi dan ditandai dengan etnik, agama, dan perbedaan ekologis. Struktur pemerintahan yang saat ini dipakai di Indonesia adalah berdasarkan UUD 1945. UUD 1945 meletakkan bentuk bagi sebuah pemerintahan, termasuk divisi di Indonesia yang memiliki wilayah besar dan kecil. Di tingkat nasional, Indonesia dibawah UUD 1945 dengan kekuasaan ada di tangan rakyat. Kekuasaan ini diserahkan kepada sebuah lembaga pemerintah yang dinamakan MPR. Bentuk ini merupakan lembaga tertinggi negara yang memilih presiden dan wakilnya yang akan memimpin negara selama 5 tahun kedepan. Selain itu ada juga DPR yang akan membantu tugas pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah pusat di Indonesia didukung oleh sejumlah non-departemen penting yang memberikan laporan langsung kepada presiden. Termasuk Biro Pusat Statistik, Badan Kepegawaian Daerah. Di tingkat pemerintahan local, Indonesia dibagi kedalam 27 propinsi yang pengaturan administrasinya dibawah departemen dalam negeri. Beberapa propinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang ditunjuk oleh presiden melalui Dewan Perwakilan rakyat Daerah ( DPRD Tk I ). Propinsi tersebut bekerja dengan dipimpin oleh gubernur dalam menyiapkan undang-undang dan anggaran pripinsi tetapi itu bukanlah kekuasaan yang utama, terutama adalah bertindak sebagai badan penasehat. Seorang gubernur memiliki satu atau lebih untuk membantunya tergantung pada ukuran wilayah, dan sebuah secretariat daerah yang terdiri dari sejumlah bagian keuangan, audit yang membantu gubernur dalam mengurus administrasi propinsi. System kepagawaian dalam masyarakat sipil sejak tahun 1983 telah memiliki tiga juta pegawai. Semua pegawai negeri tersebut dibagi dalam dua kategori, yang pertama pegawai yang dipilih oleh pemerintah pusat dan yang satu nya lagi dipilih oleh pemerintah daerah dan biasanya menghabiskan karir mereka di daerah tersebut. Jika berbicara tentang pemerintah lokal di Indonesia dapat kita bandingkan juga dengan pemerintahan lokal yang ada di inggris, seperti yang dibahas didalam buku “Local Government “ third edition oleh Howard Elcock. Jika bentuk pemerintahan local di Indonesia masih sangat bersifat tradisional dan dipengaruhi oleh zaman kolonial, maka pemerintah lokal di inggris bersifat dwimakna dan ambivalen. Inggris yang merupakan sebuah negara kecil, pulau yang padat populasi dengan kekuatan pemerintah pusat. Hanya sedikit pengakuan yang diberikan untuk regional atau budaya nasional dalam budaya. Tidak seperti di Indonesia yang memberikan keluasan dalam pengakuan untuk berbudaya. Namun mereka memiliki benteng perlindungan dari tirani sentralisasi. Pemerintah lokal dikontrol oleh sebuah peraturan dan kebijakan, misalnya nilai-nilai tradisional dianggap sebagai pelindung dari kontrol alat negara yang koersion oleh seorang perdana menteri. Otonomi daerah telah memberikan keyakinan terhadap struktur pendidikan dan metode pembangunan dengan jenis cara yang luas dan berbeda. Diatas semua, pemerintah daerah menyediakan sebuah cara dimana warga dapat mengontrol hubungan daerah mereka dan mengungakapkan keinginan mereka melalui suara mereka melalui kewenangan daerah mereka, terutama ketika mereka menolak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal bersifat tegang hal ini diakibatkan pemerintah pusat selalu mengintervensi pemerintah daerah dengan tiga alasan yaitu pertama untuk mengimplementsikan kebijakan yang telah dibuat, melalui undang-undang. Yang kedua adalah mencegah kekuasaan daerah dari mengejar materi (uang) dan kebijakan pengeluaran yang yang bertentangan dengan konselir pemrbendaharaan. Dan yang terakhir yaitu pemerintah pusat membutuhkan keyakinan terutama sebagai populasi yang terus bertambah, dimana pelayanan daerah dibutuhkan. Inggris merupakan negara kesatuan bukan federal. Sebagai negara kesatuan maka kedaulatannya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat membentuk pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah berada langsung dibawah pemerintah pusat. Pemerintah pusat menyerahkan urusan pemerintahan kepada daerah sebagai kewenangannya secara rinci, yang dikenal dengan ultravires doctrine. Dengan model penyerahan urusan pemerintahan seperti ini maka daerah mengetahui persis urusan-urusan pemerintahan apa yang perlu diselenggarakan. Berdasarkan pelimpahan wewenang secara rinci inilah pemerintah daerah tidak boleh melampaui kewenangan yang menjadi miliknya. Inggris menganut sistem parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana mentri dari partai pemenang pemilu atau yang menguasai mayoritas di parlemen. Perdana mentri bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan analisis hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Indonesia dibatasi oelh rezim orde baru dan reformasi. Rezim orde baru yang berkuasa sejak tahun 1968 sampai 1998 menyelenggarakan pemerintah daerah berdasarkan UU No 5 tahun 1974 tentang pemerintah daerah. Undang-undang ini menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan secara bersamaan, yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Menurut undang-undang tersebut pemerintah daerah tersusun secara hirarkis dari pusat sampai ke desa dengan susunan sebagai berikut : pemerintah pusat, pemerintah provinsi daerah tingkat I, pemerintah daerah kabupaten/kotamadya tingkat II, pemerintah wilayah kecamatan, dan pemerintah kelurahan.

Revolusi di Indonesia

Revolusi di indonesia terjadi akibat adanya benturan besar antara kelas dan kebangsaan yang dahsyat, yang semata-mata pecah akibat pertentangan itu sendiri dan bersifat modern, yaitu berupa revolusi. Hal yang penting untuk kita ketahui adalah bahwa bagaimana sebenarnya revolusi itu, apakah bisa meletus besok atau lusa?? Menurut Douwes Deker dan Tjokroaminoto, kita memerlukan alat revolusi yaitu program organisasi dan taktik. Pengupasan yang cocok atas masyarakat indonesia merupakan syarat yang utama untuk mendapatkan perkakas revolusi. Revolusi kita tidak akan menyamai revolusi borjuis seperti yang terjadi di Prancis (1789) sebab kaum borjuasi kita terlalu lemah dan feodalisme sebagian besar sudah dimusnahkan oleh Imperialisme belanda. Akhirnya tidak akan menjadi sebuah revolusi politik yang terjadi di india, mesir dan filipina. Yaitu ketika borjuasi bumiputra merebut kekuasan politik (parlemen) saja karena kapitalis nasionalnya kuat dan kaum intelektualnya sudah lebih banyak daripada di indonesia. Revolusi indonesia sebagian kecil menentang sisa-sisa feodalisme dan sebagian besar menentang imperialsime barat. Selain itu didorong juga oleh rasa kebencian kaum timur terhadap bangsa barat yang mengina bangsa mereka. Pati revolusi (sekurang2nya dijawa) harus dibentuk oleh kaum buruh industri modern. Benteng2 politik, terutama imperialisme ekonomi belanda, hanya dapat dijatuhkan oleh kaum buruh. Disekitar kaum buruh itu berbaris kaum borjuasi kecil yang kondisinya bisa dikatakan 50;50. Artinya kaum borjuis akan menurut bila mereka tahu akan memperoleh kemenangan yang akan mendatangkan sebuah perubahan dalam perekonomian, politik, sosial, pada waktu menghadapi kecerdasan kapitalis. Bila kaum buruh kita tetap giat, maka tidak dapat dielakkan bahwa posisi kaum buruh ini begitu sentral. Dengan berbagai ragam suara, dalam keadaan yang berbeda2 dan oleh berbagai golongan rakyat, tujuan politik kita sudah dinyatakan dalam kemerdekaan nasional. Hal ini menyuruh seluruh rakyat indonesia untuk memiliki tekad dan semangat yang sama. Pertukaran susunan negara feodalistis ke kapitalsi yang cepat menjadikan bangsa indonesia juga mengalami perubahan yg cepat, namun tidak halnya dalam perekonomian.

implementating Decentralization policies

Implementasi kebijakan desentralisasi terkadang terjadi secara cepat dan dramatis melalui bentuk administratif dan reorganisasi, namun terkadang berjalan lambat yang disebabkan adanya tekanan politik. Disni pemerintah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan. Satu hal yang paling diperdebatkan dalam pembangunan dunia yaitu tentang tingkat kontrol pemerintah pusat. Perencanaan pusat dianggap sangat penting untuk menuntut dan mengontrol ekonomi serta mengintegrasikan bangsa. Rondinelli mengklasifikasikan bebrapa pendapat yang telah dibuat untuk rencana pembangunan desentralisasi di negara dunia ketiga : 1. desentralisasi berarti mengatasi keterbatasan dan pelayanan kontrol pusat melalui pendelegasian kewenangan yang lebih besar. 2. desentralisasi dapat memotong atau mengefesienkan birokrasi . 3. melalui desentralisasi dapat memindahkan tgas pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga hal ini mampu merangsang pemerintah lokal untuk terus berupaya mengetahui dan memecahkan permasalahan daerahnya. 4. desentralisasi merepresentasikan berbagai jenis kepentingan, agama, etnik, dan kelompok suku dalam membuat keputusan pembangunan.